Dinas Pendidikan Provinsi Lampung

JAKARTA -- Komisioner urusan Pengembangan Uni Eropa Andris Piebalgs mengatakan, hibah dari pihaknya untuk "Program Dukungan Sektor Pendidikan" sebesar 200 juta Euro (Rp2,4 triliun) yang ditandatangani tadi pagi (25/4), merupakan yang terbesar kedua di Asia. "Dukungan ini menandai tahapan baru dalam memperkuat dan memperluas kemitraan antara Uni Eropa dan Indonesia," katanya seusai penandatanganan hibah tersebut.

Program ini didukung Australia  Aid (AusAID) dan Bank Pembangunan Asia (ADB). Hibah dibagi 180 juta Euro untuk dukungan anggaran (budget support), dan 20 juta Euro untuk kerja sama analisa dan pengembangan kapasitas. "Dana hibah tahap pertama ini diberikan sampai 2012, sedangkan tahap kedua direncanakan pada 2013-2014," ujarnya.

Bantuan ini meningkatkan ketersediaan dana negara penerima untuk melaksanakan rencana anggaran sesuai prosedur yang berlaku di negara tersebut. Dukungan anggaran tidak dirancang untuk membiayai proyek tertentu. Namun, lebih untuk mendukung pemerintah melaksanakan kebijakan-kebijakannya.

Tata cara yang diterapkan untuk dukungan anggaran bertujuan meningkatkan kapasitas pemerintah, efektivitas sistem, organisasi dan kelembagaan. " Tidak ada evaluasi khusus untuk program ini. Evaluasi dilakukan oleh Kementerian. Ukuran evaluasinya adalah suksesnya program yang dilakukan pemerintah Indonesia," ujar Piebalgs.

Uni Eropa akan memberikan dukungan anggaran dalam bentuk hibah pokok dan hibah kinerja tahunan. Dalam pelaksanaan tahun pertama pada 2010, hanya hibah pokok yang akan dicairkan. Hibah kinerja tahunan akan dicairkan dalam pelaksanaan tahun kedua pada 2011 dan 2012.

Pencairan hibah pokok dan kinerja tahunan akan didasarkan pada penilaian positif terhadap pemenuhan tiga kriteria kelayakan. Kriteria tersebut yaitu kemajuan yang memuaskan dalam melaksanakan strategi pembangunan pendidikan nasional (Renstra Pendidikan 2010-2014), berlanjutnya manajemen makro ekonomi yang berorientasi kepada stabilitas, dan kemajuan yang memuaskan dalam melaksanakan reformasi manajemen keuangan publik.